Reading Time: 3 minutesMencegah Krisis PHK Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia pada 2025 telah meluas dari sektor industri padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan garmen, ke sektor non-padat karya, termasuk elektronik, otomotif, media, dan ritel. Berdasarkan laporan, penyebab utama meliputi: Penurunan Permintaan Pasar: Lesunya daya beli masyarakat dan melemahnya permintaan ekspor, terutama dari China, AS,…
Reading Time: 7 minutesUndang-Undang Partai Politik di Indonesia Undang-Undang Partai Politik di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak era reformasi. Saat ini, regulasi utama yang mengatur partai politik adalah UU Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008. Perubahan ini dilakukan untuk menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat…
Reading Time: 2 minutesPartai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pada 16 November 2014. PSI berfokus pada hak-hak perempuan, pluralisme, dan partisipasi pemuda dalam politik. Partai ini dikenal dengan ideologi yang inklusif dan progresif, serta menolak politik mahar dan korupsi. PSI juga menentang peraturan daerah berbasis agama dan memperjuangkan pelarangan poligami bagi pejabat negara…
Reading Time: 3 minutesJakarta, Mei 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan tengah mengerjakan proyek besar bertajuk Penulisan Ulang Sejarah Republik Indonesia. Proyek ini melibatkan lebih dari 120 sejarawan, arkeolog, dan akademisi lintas disiplin dari berbagai universitas dan lembaga penelitian di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Susanto Zuhdi, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia (UI), tim ini bertekad menulis…
Reading Time: 3 minutesMedia kita telah kehilangan nalar! Gemapos memproduksi judul bombastis “Gaji ke-13 Cair Juni” yang terjebak dalam spekulasi. Saat isu sensitif ini beredar, kekurangan konfirmasi resmi hanya memperparah kebingungan yang ada. Jurnalisme yang bertanggung jawab kini semakin langka; hanya clickbait yang tersisa sebagai penyapa publik.
Reading Time: 4 minutesPendahuluan Industri media di Indonesia tengah menghadapi tekanan berat akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melanda sejumlah perusahaan besar seperti Kompas TV, Emtek Group, dan iNews. Fenomena ini bertepatan dengan diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan mengalihkan belanja negara ke program prioritas seperti BPI Danantara dan Makan Bergizi…
Reading Time: 2 minutesKeterlambatan Kementerian Keuangan dalam mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bulan Januari 2025 menjadi perhatian karena laporan ini biasanya dirilis pada akhir bulan berikutnya, akhir Februari 2025. Berikut adalah penyebab keterlambatan ini: Dampak Keterlambatan Keterlambatan pengumuman kinerja APBN dapat menimbulkan beberapa konsekuensi: Kesimpulan Meskipun penyebab internal di Kementerian Keuangan, seperti proses penyusunan…
Reading Time: 1 minuteMenteri BUMN lewat persetujuan Presiden berwenang menetapkan arah kebijakan umum BUMN, menetapkan kebijakan tata kelola BUMN, menetapkan peta jalan BUMN dan menyampaikan kepada alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN. Perlu diketahui, dalam pengelolaan BUMN pemerintah juga membentuk Perusahaan Induk Investasi atau Holding Investasi dan Perusahaan Induk Operasional atau Holding Operasional. Holding Investasi dipahami sebagai BUMN…
