PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Partai Keluarga Ketua Umum tak Pernah Ganti

Reading Time: 7 minutesUndang-Undang Partai Politik di Indonesia Undang-Undang Partai Politik di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak era reformasi. Saat ini, regulasi utama yang mengatur partai politik adalah UU Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008. Perubahan ini dilakukan untuk menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat…

Read More

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA MILIK SIAPA? MASUKNYA DINASTI SOLO

Reading Time: 2 minutesPartai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pada 16 November 2014. PSI berfokus pada hak-hak perempuan, pluralisme, dan partisipasi pemuda dalam politik. Partai ini dikenal dengan ideologi yang inklusif dan progresif, serta menolak politik mahar dan korupsi. PSI juga menentang peraturan daerah berbasis agama dan memperjuangkan pelarangan poligami bagi pejabat negara…

Read More

Judul Berita di Media Akurasi vs. Sensasi

Reading Time: 3 minutesMedia kita telah kehilangan nalar! Gemapos memproduksi judul bombastis “Gaji ke-13 Cair Juni” yang terjebak dalam spekulasi. Saat isu sensitif ini beredar, kekurangan konfirmasi resmi hanya memperparah kebingungan yang ada. Jurnalisme yang bertanggung jawab kini semakin langka; hanya clickbait yang tersisa sebagai penyapa publik.

Read More

Dampak Kinerja APBN bagi Ekonomi Indonesia

Reading Time: 2 minutesKeterlambatan Kementerian Keuangan dalam mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bulan Januari 2025 menjadi perhatian karena laporan ini biasanya dirilis pada akhir bulan berikutnya, akhir Februari 2025. Berikut adalah penyebab keterlambatan ini: Dampak Keterlambatan Keterlambatan pengumuman kinerja APBN dapat menimbulkan beberapa konsekuensi: Kesimpulan Meskipun penyebab internal di Kementerian Keuangan, seperti proses penyusunan…

Read More

Tata Kelola BUMN: Kebijakan dan Regulasi Terbaru

Reading Time: 1 minuteMenteri BUMN lewat persetujuan Presiden berwenang menetapkan arah kebijakan umum BUMN, menetapkan kebijakan tata kelola BUMN, menetapkan peta jalan BUMN dan menyampaikan kepada alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN. Perlu diketahui, dalam pengelolaan BUMN pemerintah juga membentuk Perusahaan Induk Investasi atau Holding Investasi dan Perusahaan Induk Operasional atau Holding Operasional. Holding Investasi dipahami sebagai BUMN…

Read More