Reading Time: 2 minutesJakarta, 30 Mei 2025 – Di balik gemerlap ekspor Indonesia yang mencapai USD 2,3 triliun selama masa jabatan Joko Widodo (2014–2024), sebuah skandal mengguncang: dugaan penyelundupan 5,3 juta ton bijih nikel ke Tiongkok antara 2020–2022. Ekonom senior Faisal Basri (alm), mengutip data International Trade Centre (ITC), mengungkapkan bahwa ekspor ilegal ini merugikan negara hingga Rp14,5…
Reading Time: 3 minutesJakarta – Dunia investasi di Indonesia kembali diramaikan dengan kabar keterlibatan PT Danantara dalam proyek strategis bersama Zhejiang Huayou Cobalt, perusahaan raksasa asal Tiongkok yang fokus pada pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Proyek ini menjadi sorotan karena potensinya dalam mendukung transisi energi global dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri baterai….
Reading Time: 4 minutesBerdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia adalah Papua dengan TPT sebesar 6,68%. Berikut adalah beberapa provinsi lain dengan TPT tinggi berdasarkan data terkini: Banten: 6,68% Papua Barat Daya: 6,48% Kepulauan Riau: 6,39% DKI Jakarta: 6,21% Jawa Barat: 6,75% data Agustus 2024….
Reading Time: 4 minutesProduksi perikanan budidaya juga meningkat pada awal 2025, dengan produksi pada Januari sekitar 408 ribu ton, meningkat menjadi 436 ribu ton pada Maret 2025, naik sekitar 3,84% dibanding Januari. Target produksi perikanan nasional pada 2025 ditetapkan sebesar 24,58 juta ton, yang mencakup produksi ikan tangkap dan budidaya. Target ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memenuhi permintaan…
Reading Time: 2 minutesSuara Batak Tapanuli – Di balik gemerlap kemudahan layanan transportasi digital, tersimpan kisah getir ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang bekerja nyaris tanpa perlindungan, upah layak, atau kejelasan masa depan. Istilah “perbudakan modern” kini semakin sering disematkan pada sistem kerja platform digital seperti ojek online di Indonesia. Ironisnya, hingga kini pemerintah tampak bungkam, seolah tak…
Reading Time: 2 minutesSuara Batak Tapanuli, Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan ini akan berlaku penuh paling lambat pada 30 Juni 2025, seiring dengan penerapan sistem baru bernama Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Langkah ini diambil untuk mewujudkan keadilan dalam…
Reading Time: 2 minutesMahalnya uang pangkal adalah masalah kompleks yang melibatkan kebijakan pemerintah, manajemen PTN, dan kondisi sosial-ekonomi. Penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi semua pihak agar pendidikan tinggi tetap terjangkau dan berkualitas. Akar masalah mahalnya uang pangkal kampus negeri di Indonesia dapat dirangkum sebagai berikut: Solusi Potensial: Peningkatan Subsidi Pemerintah: Alokasi anggaran pendidikan tinggi perlu diperbesar dan dikelola lebih efisien….
Reading Time: 4 minutesJakarta, Gotong royong, nilai luhur yang telah lama menjadi fondasi kehidupan sosial dan politik Indonesia, kini menghadapi tantangan serius dalam konteks perekonomian nasional. Meskipun semangat kebersamaan ini diabadikan dalam Pancasila dan sering dikampanyekan oleh para pemimpin, realitas di lapangan menunjukkan bahwa prinsip gotong royong terpinggirkan dalam praktik ekonomi sehari-hari. Istilah “gotong royong” berasal dari dua…
Reading Time: 3 minutesMencegah Krisis PHK Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia pada 2025 telah meluas dari sektor industri padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan garmen, ke sektor non-padat karya, termasuk elektronik, otomotif, media, dan ritel. Berdasarkan laporan, penyebab utama meliputi: Penurunan Permintaan Pasar: Lesunya daya beli masyarakat dan melemahnya permintaan ekspor, terutama dari China, AS,…
Reading Time: 2 minutesKeterlambatan Kementerian Keuangan dalam mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bulan Januari 2025 menjadi perhatian karena laporan ini biasanya dirilis pada akhir bulan berikutnya, akhir Februari 2025. Berikut adalah penyebab keterlambatan ini: Dampak Keterlambatan Keterlambatan pengumuman kinerja APBN dapat menimbulkan beberapa konsekuensi: Kesimpulan Meskipun penyebab internal di Kementerian Keuangan, seperti proses penyusunan…
