PPID DPR Luncurkan Aplikasi Mobile Tanpa Transparansi

Reading Time: 2 minutesJakarta, Mei 2025 – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meluncurkan aplikasi mobile pada Februari 2025 sebagai bagian dari strategi digitalisasi layanan informasi publik. Langkah ini dipuji sebagai inovasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi parlemen. Namun, setelah tiga bulan berjalan, efektivitas dan konsistensi kinerja PPID DPR kembali dipertanyakan. Hingga…

Read More

Usulan KPK Menaikkan Anggaran Parpol: Solusi yang Tidak Logis

Reading Time: 3 minutesJakarta, Mei 2025 – Wacana usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menaikkan anggaran partai politik (parpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya mencegah korupsi telah memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Usulan yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, pada webinar yang disiarkan di kanal YouTube KPK pada 15 Mei 2025,…

Read More

Kunjungan Wapres Gibran di Humbang Hasundutan: TIDAK MERAKYAT

Reading Time: 3 minutesHumbang Hasundutan, 18 Mei 2025 – Kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, pada 16 Mei 2025, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Kunjungan yang mencakup peninjauan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) di Kecamatan Pollung dan Pasar Dolok Sanggul, serta dilaporkan menyentuh Proyek Strategis Nasional (PSN)…

Read More

Program Food Estate Gagal di Humbang Hasundutan

Reading Time: 6 minutesWakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, bersama Ibu Selvi Ananda, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15–16 Mei 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau berbagai program prioritas nasional di bidang infrastruktur, kesehatan, dan ketahanan pangan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hari Pertama – Kamis, 15 Mei 2025 15.20…

Read More

Parpol Korup karena Ketumnya: Mengurai Akar Masalah dan Implikasi Legislasi

Reading Time: 2 minutesKorupsi yang melibatkan pimpinan partai politik (parpol) di Indonesia bukanlah fenomena baru. Namun, ketika ketua umum partai terjerat kasus korupsi, hal ini mencerminkan masalah struktural yang lebih dalam dalam sistem politik kita. Dampaknya tidak hanya merusak citra partai, tetapi juga memengaruhi kualitas legislasi yang dihasilkan oleh fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketum Parpol dan…

Read More

Platform Ojol Adalah Perbudakan Modern: Pendapatan Peserta Menyedihkan, Pemerintah Diam Saja

Reading Time: 2 minutesSuara Batak Tapanuli – Di balik gemerlap kemudahan layanan transportasi digital, tersimpan kisah getir ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang bekerja nyaris tanpa perlindungan, upah layak, atau kejelasan masa depan. Istilah “perbudakan modern” kini semakin sering disematkan pada sistem kerja platform digital seperti ojek online di Indonesia. Ironisnya, hingga kini pemerintah tampak bungkam, seolah tak…

Read More

BPJS Hapus Sistem Kelas, Berlaku Penuh Mulai Juni 2025: Apa Dampaknya Bagi Iuran Peserta?

Reading Time: 2 minutesSuara Batak Tapanuli, Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan ini akan berlaku penuh paling lambat pada 30 Juni 2025, seiring dengan penerapan sistem baru bernama Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Langkah ini diambil untuk mewujudkan keadilan dalam…

Read More

Gotong Royong: Nilai Luhur Manis di Bibir

Reading Time: 4 minutesJakarta, Gotong royong, nilai luhur yang telah lama menjadi fondasi kehidupan sosial dan politik Indonesia, kini menghadapi tantangan serius dalam konteks perekonomian nasional. Meskipun semangat kebersamaan ini diabadikan dalam Pancasila dan sering dikampanyekan oleh para pemimpin, realitas di lapangan menunjukkan bahwa prinsip gotong royong terpinggirkan dalam praktik ekonomi sehari-hari. Istilah “gotong royong” berasal dari dua…

Read More

PHK Telah Meluas ke Sektor Industri Non-Padat Karya

Reading Time: 3 minutesMencegah Krisis PHK Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia pada 2025 telah meluas dari sektor industri padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan garmen, ke sektor non-padat karya, termasuk elektronik, otomotif, media, dan ritel. Berdasarkan laporan, penyebab utama meliputi: Penurunan Permintaan Pasar: Lesunya daya beli masyarakat dan melemahnya permintaan ekspor, terutama dari China, AS,…

Read More

PARTAI POLITIK MILIK SIAPA? Partai Keluarga Ketua Umum tak Pernah Ganti

Reading Time: 7 minutesUndang-Undang Partai Politik di Indonesia Undang-Undang Partai Politik di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak era reformasi. Saat ini, regulasi utama yang mengatur partai politik adalah UU Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008. Perubahan ini dilakukan untuk menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat…

Read More