Apakah Danantara dan MBG jadi penyebab PHK massal di Industri Media

Pendahuluan

Industri media di Indonesia tengah menghadapi tekanan berat akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melanda sejumlah perusahaan besar seperti Kompas TV, Emtek Group, dan iNews. Fenomena ini bertepatan dengan diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan mengalihkan belanja negara ke program prioritas seperti BPI Danantara dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Artikel ini membahas apakah PHK massal di media swasta merupakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah atau disebabkan oleh faktor lain, serta bagaimana implikasinya terhadap keberlangsungan industri media nasional.

Apa itu BPI Danantara?

BPI Danantara adalah holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diluncurkan pada 24 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Holding ini mengintegrasikan tujuh BUMN bersama Indonesia Investment Authority (INA) untuk mengelola investasi strategis negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pendanaan Danantara sebagian diperoleh melalui efisiensi anggaran negara, termasuk pemangkasan alokasi kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta dividen BUMN yang tidak disetor ke kas negara.

Gelombang PHK di Media Swasta

Kompas TV

Kompas TV, bagian dari KG Media, mengalami PHK massal yang menyita perhatian publik. Momen emosional terjadi ketika presenter senior, Gita Maharkesri, menitikkan air mata saat membawakan siaran terakhir Kompas Sport Pagi pada 30 April 2025. Program yang telah mengudara selama hampir 12 tahun ini dihentikan. Ratusan karyawan dari berbagai divisi—termasuk pemberitaan, produksi, dan pemasaran—ikut terdampak. PHK ini dikaitkan dengan tekanan keuangan serta pergeseran perilaku konsumsi media ke platform digital.

Emtek Group

Emtek Group—yang menaungi stasiun televisi seperti SCTV dan Indosiar—juga melaporkan PHK terhadap sekitar 100 karyawan sebagai bagian dari upaya efisiensi operasional. Tekanan serupa dirasakan anak perusahaannya seperti Bukalapak, yang sebelumnya juga melakukan PHK akibat kinerja saham yang menurun.

iNews (MNC Group)

iNews, di bawah MNC Group, menutup seluruh kantor biro daerahnya per 30 April 2025 dan melakukan PHK terhadap sekitar 400 karyawan. Kebijakan ini merupakan bagian dari restrukturisasi internal, termasuk pengurangan jumlah pemimpin redaksi dari sepuluh menjadi tiga. Penutupan biro daerah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keterjangkauan informasi lokal.

Efisiensi Anggaran Pemerintah

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Target efisiensi mencapai Rp 306,69 triliun, dengan rincian pemangkasan anggaran K/L sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp 50,59 triliun. Jika termasuk optimalisasi dividen BUMN, total penghematan ditargetkan mencapai Rp 750 triliun. Dana ini dialokasikan untuk mendanai program-program prioritas seperti MBG dan BPI Danantara.

Dampak pada Media Milik Negara

Media milik negara seperti TVRI dan RRI turut terdampak langsung dari pemotongan anggaran. TVRI mengalami pengurangan anggaran dari Rp 1,52 triliun menjadi Rp 1,06 triliun (setara 48%), sementara RRI dari Rp 1,07 triliun menjadi Rp 899 miliar. Akibatnya, TVRI menghentikan layanan kontributor daerah, sementara RRI memutus hubungan kerja dengan 10–20 kontributor, meski sebagian di antaranya direncanakan akan dipanggil kembali pasca-penyesuaian.

Korelasi dengan PHK di Media Swasta

Walaupun Kompas TV, Emtek, dan iNews tidak menerima dana APBN secara langsung, tekanan ekonomi nasional yang diperparah oleh kebijakan efisiensi turut berpengaruh. Pakar dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyebut kebijakan efisiensi ini dilaksanakan secara “brutal”, dan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,7% pada 2025. Penurunan perputaran uang akibat pemangkasan belanja pemerintah diprediksi menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak negatif terhadap pendapatan iklan media swasta. Ditambah lagi, peralihan masif ke media digital memaksa banyak perusahaan untuk merestrukturisasi secara drastis.

Reaksi dan Kritik

Kebijakan efisiensi menuai berbagai respons. Mahfud MD, Menko Polhukam, mengakui bahwa PHK telah terjadi dan menegaskan pentingnya penanganan segera. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam PHK massal yang menimpa sekitar 1.000 jurnalis, karena berpotensi menurunkan kualitas dan jangkauan informasi, terutama di daerah terpencil. Media internasional seperti Reuters juga mengkritik kebijakan efisiensi ini, mempertanyakan efektivitasnya dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah, melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, membantah bahwa efisiensi adalah penyebab utama PHK, dengan menyatakan bahwa penghematan hanya menyasar pos-pos seperti perjalanan dinas dan alat tulis kantor. Namun, kritik dari para ekonom tetap bergulir, termasuk dari Bhima Yudhistira yang mengingatkan potensi terganggunya layanan publik dan iklim investasi.

Dampak terhadap Masyarakat

Dampak dari PHK massal di sektor media meluas hingga ke masyarakat. Penutupan biro iNews, misalnya, mempersempit ruang pemberitaan lokal yang sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah seperti Tapanuli. Lebih jauh, penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pemangkasan belanja negara juga memperburuk kondisi ekonomi lokal, mendorong lonjakan pengangguran, dan memicu arus urbanisasi ke kota-kota besar seperti Jakarta.

Kesimpulan

Gelombang PHK massal yang melanda Kompas TV, Emtek, dan iNews mencerminkan krisis struktural yang sedang menggerogoti industri media nasional. Sementara kebijakan efisiensi anggaran secara langsung berdampak pada media milik negara seperti TVRI dan RRI, media swasta pun ikut terdampak melalui tekanan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat.

Pemerintah tampaknya tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan efisiensi ini. PHK massal bukan hanya mengorbankan ribuan tenaga kerja, tetapi juga memperburuk kualitas pelayanan publik dan akses terhadap informasi yang kredibel. Bagi masyarakat Toba Tapanuli dan daerah lainnya, situasi ini menjadi pengingat pentingnya keberadaan media lokal yang kuat untuk menjaga keberagaman informasi dan suara masyarakat akar rumput.

HUTAGALUNG B

Because the Future Deserves Great Leaders