Jakarta, Mei 2025 – Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan tengah mengerjakan proyek besar bertajuk Penulisan Ulang Sejarah Republik Indonesia. Proyek ini melibatkan lebih dari 120 sejarawan, arkeolog, dan akademisi lintas disiplin dari berbagai universitas dan lembaga penelitian di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Susanto Zuhdi, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia (UI), tim ini bertekad menulis ulang narasi sejarah nasional dengan pendekatan ilmiah, faktual, dan inklusif.
Siapa di Balik Proyek Ini?
Proyek ini tidak dijalankan secara sembarangan. Selain Prof. Zuhdi, tim ini dikawal oleh dua editor umum: Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono dari Universitas Diponegoro, yang dikenal sebagai pakar sejarah maritim, dan Dr. Jajat Burhanuddin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, spesialis sejarah Islam dan masyarakat. Keduanya memiliki rekam jejak akademik yang panjang dan kredibel, memperkuat harapan bahwa penulisan ini akan berada di jalur objektif.
Mengapa Sejarah Harus Ditulis Ulang?
Penulisan ulang sejarah bukanlah hal baru dalam diskursus bangsa-bangsa yang berkembang. Sejarah yang ditulis dalam rezim sebelumnya kerap kali sarat kepentingan politik, bias ideologi, dan penghilangan peran kelompok tertentu.
Di Indonesia, narasi sejarah nasional selama Orde Baru sangat tersentralisasi pada peran militer dan tokoh-tokoh tertentu seperti Soeharto, dengan pengaburan terhadap dinamika politik kiri, perjuangan lokal, serta kontribusi kelompok minoritas. Banyak peristiwa penting seperti 1965, DOM di Aceh dan Papua, serta gerakan perempuan dan buruh yang tidak diangkat secara proporsional.
Penulisan ulang ini dimaksudkan untuk:
- Menyajikan sejarah yang lebih inklusif dan adil,
- Mengintegrasikan temuan arkeologis terbaru dan sumber sejarah lokal,
- Mengoreksi mitos atau glorifikasi yang tidak berbasis fakta.
Bagaimana Objektivitas Dijaga?
Objektivitas adalah tantangan utama dalam setiap proyek historiografi, terlebih dalam konteks politik Indonesia yang sangat dinamis. Tim ini menggunakan metode ilmiah berbasis verifikasi silang sumber primer dan sekunder, diskusi terbuka antar pakar, serta pendekatan multidisipliner.
Pengambilan keputusan tidak bersifat sentralistik, melainkan berbasis konsensus akademik. Sumber-sumber sejarah yang digunakan berasal dari arsip nasional, dokumen luar negeri, kesaksian lisan, serta peninggalan arkeologis yang telah diverifikasi.
Selain itu, keterlibatan para ahli dari berbagai latar belakang universitas dan wilayah Indonesia diharapkan mampu menghadirkan keragaman perspektif, mencegah dominasi narasi tunggal.
Apakah Ini Proyek Propaganda Rezim Prabowo?
Kritik tentu muncul. Tidak sedikit pihak yang khawatir bahwa proyek ini adalah bagian dari upaya Prabowo Subianto untuk merekonstruksi citranya dalam sejarah nasional. Mengingat keterlibatannya dalam sejumlah peristiwa kontroversial masa lalu, penulisan ulang sejarah bisa saja dimanfaatkan untuk “meluruskan” citra politiknya dengan mengatur framing terhadap peran militer dan elite tertentu dalam sejarah Indonesia modern.
Namun, hingga kini belum ada bukti konkret bahwa proyek ini digerakkan secara langsung oleh intervensi politik tingkat tinggi. Justru, transparansi tim dan latar belakang akademik para tokohnya menjadi jaminan awal bahwa proyek ini bukan sekadar alat propaganda.
Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan. Sejarah adalah alat yang sangat kuat dalam membentuk identitas nasional dan legitimasi kekuasaan. Jika tidak dijaga, penulisan sejarah bisa bergeser dari rekam jejak objektif menjadi instrumen politik naratif.
Kesimpulan: Momentum Penyeimbangan Sejarah
Proyek penulisan ulang sejarah Republik Indonesia adalah momentum penting untuk memperbaiki dan menyeimbangkan narasi nasional yang selama ini bias. Meski diwarnai kekhawatiran akan potensi politisasi, keterlibatan tokoh-tokoh akademis kredibel memberikan harapan akan lahirnya karya sejarah yang lebih jujur, terbuka, dan mewakili seluruh elemen bangsa.
Namun publik, akademisi, dan media tetap harus mengawal proses ini. Sejarah bukan milik penguasa, melainkan milik rakyat dan bangsa yang terus belajar dari masa lalu demi masa depan yang lebih adil dan beradab.
Anggaran Biaya Pemerintah
Hingga saat ini, belum tersedia informasi resmi mengenai besaran anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk proyek penulisan ulang sejarah Republik Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadli Zon telah menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk kajian dan penulisan proyek ini, namun beliau tidak mengingat jumlah pastinya.
Sebagai tambahan, Ketua Tim Penulisan Sejarah RI, Prof. Susanto Zuhdi, menyebutkan bahwa pemerintah menanggung biaya proyek ini, sebagaimana yang dilakukan pada penyusunan dua buku induk sejarah sebelumnya. Namun, rincian spesifik mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan belum diumumkan secara publik.
Because the Future Deserves Great Leaders
Discover more from LIDER-NEWS
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
