Penyebab Kenaikan Uang Pangkal di Pendidikan Tinggi

Mahalnya uang pangkal adalah masalah kompleks yang melibatkan kebijakan pemerintah, manajemen PTN, dan kondisi sosial-ekonomi. Penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi semua pihak agar pendidikan tinggi tetap terjangkau dan berkualitas.

Akar masalah mahalnya uang pangkal kampus negeri di Indonesia dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran Pemerintah:
   • Pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk mensubsidi pendidikan tinggi secara penuh. Anggaran pendidikan (20% dari APBN) terbagi untuk berbagai jenjang, sehingga alokasi untuk perguruan tinggi negeri (PTN) sering tidak mencukupi.
   • PTN terpaksa mencari sumber pendanaan lain, salah satunya melalui uang pangkal atau biaya masuk.
2. Status PTN-BH (Badan Hukum):
   • Banyak PTN beralih menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), yang memberikan otonomi lebih besar dalam pengelolaan keuangan. Akibatnya, PTN menetapkan biaya pendidikan berdasarkan kebutuhan operasional, bukan hanya subsidi pemerintah.
   • Uang pangkal menjadi salah satu cara untuk menutup biaya infrastruktur, fasilitas, dan tenaga pengajar.
3. Ketimpangan Sistem Penerimaan Mahasiswa:
   • Jalur mandiri atau seleksi independen sering kali dikenakan uang pangkal tinggi sebagai strategi PTN untuk meningkatkan pendapatan. Jalur ini kadang dianggap sebagai “jalur berbayar” meskipun seharusnya berbasis kemampuan akademik.
   • Mahasiswa dari jalur ini sering dikenakan biaya lebih besar dibandingkan jalur reguler (SNMPTN/SBMPTN).
4. Tuntutan Kualitas dan Kompetisi Global:
   • PTN berlomba meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan fasilitas untuk bersaing secara nasional maupun internasional. Hal ini membutuhkan biaya besar, seperti laboratorium canggih, perpustakaan digital, atau kolaborasi internasional.
   • Uang pangkal sering digunakan untuk mendanai pengembangan ini.
5. Kurangnya Transparansi dan Pengawasan:
   • Penetapan uang pangkal kadang tidak transparan, sehingga memicu persepsi bahwa PTN memanfaatkan kebutuhan pendidikan untuk meraup keuntungan.
   • Pengawasan dari pemerintah terhadap besaran biaya ini masih lemah, sehingga PTN memiliki keleluasaan menetapkan tarif tinggi.
6. Faktor Sosial-Ekonomi:
   • Ketimpangan ekonomi masyarakat membuat uang pangkal terasa sangat memberatkan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Meskipun ada program seperti KIP Kuliah, cakupannya masih terbatas dan tidak semua calon mahasiswa miskin tersentuh.
   • PTN cenderung menetapkan biaya tinggi untuk mahasiswa dari keluarga mampu, tetapi mekanisme penentuannya sering tidak jelas.

Solusi Potensial:

Peningkatan Subsidi Pemerintah: Alokasi anggaran pendidikan tinggi perlu diperbesar dan dikelola lebih efisien.

Transparansi Biaya: PTN harus mempublikasikan rincian penggunaan uang pangkal secara terbuka.

Perluasan Bantuan Pendidikan: Program seperti KIP Kuliah harus diperluas dengan proses seleksi yang lebih inklusif.

Regulasi Ketat: Pemerintah perlu mengawasi penetapan uang pangkal agar tidak membebani mahasiswa.

Model Pendanaan Alternatif: PTN dapat menggandeng sektor swasta atau alumni untuk pendanaan tanpa membebani mahasiswa.

EDITORIAL

HUTAGALUNG B

Bambang Hutagalung Editor, Journalist, Digital Strategist An accomplished journalist and media strategist, currently serving as Editor-in-Chief of for Suara Batak Tapanuli. With over two decades of experience in the Indonesian media landscape, Bambang is recognized for his critical analysis, investigative depth, and forward-thinking approach to digital transformation in journalism.