Reading Time: 2 minutesJakarta, 30 Mei 2025 – Di balik gemerlap ekspor Indonesia yang mencapai USD 2,3 triliun selama masa jabatan Joko Widodo (2014–2024), sebuah skandal mengguncang: dugaan penyelundupan 5,3 juta ton bijih nikel ke Tiongkok antara 2020–2022. Ekonom senior Faisal Basri (alm), mengutip data International Trade Centre (ITC), mengungkapkan bahwa ekspor ilegal ini merugikan negara hingga Rp14,5…
Reading Time: 4 minutesPemerintah Indonesia tengah menggencarkan hilirisasi industri baterai kendaraan listrik (EV) melalui kolaborasi strategis dengan perusahaan global, seperti Huayou Cobalt dan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL). Langkah ini diperkuat dengan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Danantara, yang diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global baterai EV. Namun, pertanyaan mendasar muncul: Siapa yang akan merasakan…
Reading Time: 4 minutesBerdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia adalah Papua dengan TPT sebesar 6,68%. Berikut adalah beberapa provinsi lain dengan TPT tinggi berdasarkan data terkini: Banten: 6,68% Papua Barat Daya: 6,48% Kepulauan Riau: 6,39% DKI Jakarta: 6,21% Jawa Barat: 6,75% data Agustus 2024….
Reading Time: 3 minutesHumbang Hasundutan, 18 Mei 2025 – Kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, pada 16 Mei 2025, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Kunjungan yang mencakup peninjauan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) di Kecamatan Pollung dan Pasar Dolok Sanggul, serta dilaporkan menyentuh Proyek Strategis Nasional (PSN)…
Reading Time: 3 minutesMencegah Krisis PHK Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia pada 2025 telah meluas dari sektor industri padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan garmen, ke sektor non-padat karya, termasuk elektronik, otomotif, media, dan ritel. Berdasarkan laporan, penyebab utama meliputi: Penurunan Permintaan Pasar: Lesunya daya beli masyarakat dan melemahnya permintaan ekspor, terutama dari China, AS,…
Reading Time: 4 minutesPendahuluan Industri media di Indonesia tengah menghadapi tekanan berat akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melanda sejumlah perusahaan besar seperti Kompas TV, Emtek Group, dan iNews. Fenomena ini bertepatan dengan diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan mengalihkan belanja negara ke program prioritas seperti BPI Danantara dan Makan Bergizi…
Reading Time: 2 minutesJawabannya: YA, NAMUN DENGAN SYARAT.Mitra dagang seperti Tiongkok, India, Afrika, dan Timur Tengah berpotensi besar menjadi sumber utama cadangan devisa Indonesia, asalkan strategi ekspornya tepat dan terkelola dengan baik. 🔹 ANALISIS PER WILAYAH: 1. Tiongkok 🇨🇳 2. India 🇮🇳 3. Afrika (Sub-Sahara dan Utara) 🌍 4. Timur Tengah (GCC, Mesir, Iran) 🕌 STRATEGI UNTUK MAKSIMALKAN…
Reading Time: 2 minutesTujuan Strategis: 🔹 FASE 1: FONDASI & ANALISIS PASAR (2025) Langkah Kunci: 🔹 FASE 2: AKSELERASI PRODUK & HILIRISASI (2026–2027) Langkah Kunci: 🔹 FASE 3: DIPLOMASI EKONOMI & INFRASTRUKTUR EKSPOR (2028–2029) Langkah Kunci: 🔹 FASE 4: SUSTAINABILITY & SCALE-UP (2030) Langkah Kunci: 📊 INDIKATOR KINERJA UTAMA (KPI) ROADMAP Indikator Target 2030 Nilai ekspor non-AS USD…
Reading Time: 2 minutesKeterlambatan Kementerian Keuangan dalam mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bulan Januari 2025 menjadi perhatian karena laporan ini biasanya dirilis pada akhir bulan berikutnya, akhir Februari 2025. Berikut adalah penyebab keterlambatan ini: Dampak Keterlambatan Keterlambatan pengumuman kinerja APBN dapat menimbulkan beberapa konsekuensi: Kesimpulan Meskipun penyebab internal di Kementerian Keuangan, seperti proses penyusunan…
Reading Time: 1 minuteMenteri BUMN lewat persetujuan Presiden berwenang menetapkan arah kebijakan umum BUMN, menetapkan kebijakan tata kelola BUMN, menetapkan peta jalan BUMN dan menyampaikan kepada alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN. Perlu diketahui, dalam pengelolaan BUMN pemerintah juga membentuk Perusahaan Induk Investasi atau Holding Investasi dan Perusahaan Induk Operasional atau Holding Operasional. Holding Investasi dipahami sebagai BUMN…
